Rabu, 09 November 2016

PENGANTAR BISNIS INFORMATIKA

PENGANTAR BISNIS INFORMATIKA
NAMA : EBENEZER
KELAS : 4IA21
NPM   : 52413756
Pengertian dan Macam-Macam Badan Usaha
Badan usaha adalah faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan dan memberi layanan kepada masyarakat. Badan usaha dapat dikelompokkan atas dasar kegiatan yang dilakukan, kepemilikan modal dan wilayah negara.

Pengelompokan badan usaha menurut jenis-jenis dari badan usaha tersebut :

·                     Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 1 No. UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian).
·                     BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Badan Usaha Milik Negara (atau BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero.
·                     PT (Perseroan Terbatas)

Perseroan terbatas (PT) adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan (dividen). Contoh : PT. Danamon Indonesia

Prosedur dan Legalitas Pendirian Usaha

Faktor-faktor yang Harus Dihadapi Dalam Pendirian Badan Usaha
1.     Barang dan Jasa yang akan dijual
2.     Pemasaran barang dan jasa
3.     Penentuan harga
4.     Pembelian
5.     Kebutuhan Tenaga Kerja

Badan Hukum Sebuah Perusahaan
·         Sebuah Usaha yang dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara 
·         Memiliki hak dan kewajiban kepada Negara

Proses Pendirian Badan Usaha
·         Mengadakan rapat umum pemegang saham
·         Dibuatkan akte notaris (nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan didirikan)
·         Didaftarkan di pengadilan negeri (dokumen : izin domisili, surat tanda daftar perusahaan (TDP), NPWP, bukti diri (identitas pribadi) pendiri)
·         Diberitahukan dalam lembaran negara (legalitas dari Kementerian Kehakiman)
Tahap 1: Pembuatan Akta Pendirian CV
1.     Akta Pendirian CV dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang berwenang dan dibuat dalam bahasa Indonesia
2.     Persyaratan; Fotokopi KTP para pendiri Perseroan
3.     Lama proses; 1-2 (satu-dua) hari kerja

Tahap 2: Surat Keterangan Domisili Perusahaan
1.     Permohonan surat keterangan domisili perusahaan diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan,
2.     Persyaratan lain yang dibutuhkan; Fotokopi kontrak/sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha, surat keterangan dari pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran/pertokoan, fotokopi PBB-pajak bumi dan bangunan tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di RUKO/RUKAN
3.     Lama proses; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Tahap 3: Nomor Pokok Wajib Pajak
1.     Permohonan pendaftaran wajib pajak badan usaha diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan untuk mendapatkan;
a.     Kartu NPWP
b.     Surat keterangan tedaftar sebagai wajib pajak
2.     Persyaratan;
a.     Melampirkan bukti PPN atas sewa gedung
b.     Melampirkan bukti pelunasan PBB-pajak bumi banguan
c.     Melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa/kontrak tempat usaha
3.     Lama proses; 2-3 (dua-tiga) hari kerja setelah permohonan diajukan

Tahap 4: Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP)
1.     Permohonan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan NPWP yang telah diterbitkan.
2.     Persyaratan;
a.     Melampirkan bukti PPN atas sewa gedung
b.     Melampirkan bukti pelunasan PBB-pajak bumi banguan
c.     Melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa/kontrak tempat usaha
3.     Lama Proses; 3-5 (tiga-lima) hari kerja setelah permohonan diajukan

Tahap 5: Pendaftaran ke Pengadilan Negeri
1.     Permohonan ini diajukan kepada Kantor Pengadilan Negeri setempat sesuai tempat dan kedudukan perusahaan berada.
2.     Persyaratan lain yang dibutuhkan;
a.     Melampirkan NPWP
b.     Salinan akta pendirian CV
3.     Lama proses; 1 (satu) setelah permohonan diajukan

Tahap 6: Surat Izin Usaha Perdagangan
1.     Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil, atau Dinas Perdagangan Propinsi untuk SIUP besar sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan berada.
2.     Persyaratan lain yang dibutuhkan;
a.     SITU/HO untuk jenis kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan adanya SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan
b.     Photo direktur utama/pimpinan perusahaan (3x4) sebanyak 2 (dua) lembar
3.     Lama Proses; 14 (empat belas) hari kerja untuk SIUP Menengah/Kecil dan 30 (tigapuluh) hari kerja untuk SIUP besar.

Tahap 7: Tanda Daftar Perusahaan
1.     Permohonan pendaftaran diajukan kepada Pendaftaran Perusahaan yang berada di Kota/Kabupaten cq. Dinas Perdagangan.
2.     Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat Tanda Daftar Perusahaan sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
3.     Lama Proses; 14 (empatbelas) hari kerja setelah permohonan diajukan

Contoh Dokumen Legal Untuk Pendirian Perusahaan

·         Surat izin usaha perdagangan

seperti yang kita kenal dengan singkatan SIUP yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdaganganini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang Anda lakukan. Surat Izin Usaha Perdagangan di keluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Surat Izin Usaha Perdagangan tidak hanya di butuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadi masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha di kemudian hari.

Berikut tahapan dan persyaratan untuk mendapatkan SIUP :
1.     Pemilik atau pelaku usaha mengurus sendiri atau melalui kuasa yang dikuasakan ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk mengurus perizinan.
2.     Mengambil formulir pendaftaran, mengisi formulir SIUP / PDP bermaterai Rp 6.000 yang ditandatangani oleh pemilik usaha. Kemudian formulir yang sudah diisi kemudian di fotocopy sebanyak dua rangkap, yang dilengkapi dengan syarat – syarat berikut :
a.     Fotocopy akte pendirian usaha  atau badan hukum sebanyak 3 lembar
b.     Fotocopy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) sebanyak 3 lembar
c.     Fotocopy NPWP ( No Pokok Wajib Pajak ) sebanyak 3 lembar
d.     Fotocopy ijin gangguan atau HO sebanyak 3 lembar
e.     Neraca perusahaan sebanyak 3 lembar
f.     Gambar denah lokasi tempat usaha
3.     Untuk biaya pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan ditentukan oleh masing masing daerah melalui peraturan daerah masing – masing. Karena itu di tiap daerah tarif yang di tentukan berbeda – beda.

Cara Mendapatkan Proyek TI Melalui Tender

Hal yang harus disiapkan adalah harus terlebih dahulu CV perusahaan yang ingin mengikuti tender karena peraturan pemerintah mensyaratkan peserta tender harus berbentuk badan hukum dan bukan perorangan. Mensiapkan berbagai macam dokumen syarat tender, serperti nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat izin perusaha perdagangan (SIUP), surat keterangan domisili perusahaan (SKDP) dan dokumen lainnya yang menjadi syarat tertentu pada pengumuman lelang. Mencari sebanyak banyaknya info tentang tender yang ingin diikuti biasanya terdapat di koran, website, atau LPSE yang berfungsi sebagai lembaga pengadaan lelang secara elektronik dimasing-masing wilayah kabupaten atau kota di indonesia, informasi tender juga bisa di dapatkan dari panitia lelang yang mengadakan lelang.
Beberapa strategi yang dapat dilakukan saat mengikuti tender yang bagus antara lain:
1.     Harus mengetahui dan menyelidiki harga peserta tender lainya yang menjadi pesaing kita dalam memenangkan lelang proyek
2.     Mengurangi harga penawaran dengan cara membuat metode kerja yang cocok untuk digunakan, efisien serta efektif sehingga didapatkan harga`penawaran yang lebih murah namun tetap menghasilkan pekerjaan dengan kualitas maksimal.
3.     Mencari dan menjalin hubungan baik dengan penyedia atau supplier material serta peralatan kerja yang baik dan professional dibidangnya sehingga didapatkan produk dengan harga murah dan berkualitas.
4.     Mencari, merangkul dan mempunyai tenaga kerja professional untuk estimator perkiraan harga tender dan tenag kerja yang bagus untuk melaksanakan proyek, berbagai upaya harus dilakukan sehingga semua tenaga kerja dapat bekerja dengan semangat dan maksimal.
5.     Menghitung dan mengatur cash flow proyek sedemikian rupa dengan berbagai tips dan inovasi yang mungkin dilakukan sehingga biaya-biaya yang timbul dapat diminimalisasi, pekerjaan dapat berjalan lancar serta target laba dapat tercapai.
6.     Mempunyai pengalaman yang cukup sehingga dapat menghitung harga tender dengan biaya sebesar mungkin namun masih dalam batas kewajaran, harga tidak melebihi perkiraan harga pemilik proyek serta harga tender yang diajukan adalah termurah dari seluruh peserta tender proyek.
7.     Perhitungan harga juga harus dilakukan antisipasi perubahan biaya proyek selama periode tertentu selama pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan sehingga tidak terpengaruh dengan berbagai kondisi yang mungkin terjadi seperti krisis moneter atau gejolak politik.
8.     Dan berbagai tips tender lainya yang dapat dilakukan sebagai strategi untuk memenangkan tender proyek


Sumber :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar