PENGANTAR BISNIS INFORMATIKA
NAMA : EBENEZER
KELAS : 4IA21
NPM : 52413756
Pengertian dan Macam-Macam Badan Usaha
Badan usaha adalah faktor-faktor produksi yang
bertujuan mencari laba atau keuntungan dan memberi layanan kepada masyarakat.
Badan usaha dapat dikelompokkan atas dasar kegiatan yang dilakukan, kepemilikan
modal dan wilayah negara.
Pengelompokan badan usaha menurut jenis-jenis dari
badan usaha tersebut :
·
Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 1 No. UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian).
·
BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
Badan Usaha Milik Negara (atau BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero.
·
PT (Perseroan Terbatas)
Perseroan terbatas (PT) adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan (dividen). Contoh : PT. Danamon Indonesia
Prosedur dan Legalitas Pendirian
Usaha
Faktor-faktor yang Harus Dihadapi Dalam Pendirian
Badan Usaha
1.
Barang dan Jasa yang akan dijual
2.
Pemasaran barang dan jasa
3.
Penentuan harga
4.
Pembelian
5.
Kebutuhan Tenaga Kerja
Badan Hukum Sebuah Perusahaan
·
Sebuah Usaha yang dilindungi oleh hukum dan
perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara
·
Memiliki hak dan kewajiban kepada Negara
Proses Pendirian Badan Usaha
·
Mengadakan rapat umum pemegang saham
·
Dibuatkan akte notaris (nama-nama pendiri,
komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan didirikan)
·
Didaftarkan di pengadilan negeri (dokumen :
izin domisili, surat tanda daftar perusahaan (TDP), NPWP, bukti diri (identitas
pribadi) pendiri)
·
Diberitahukan dalam lembaran negara
(legalitas dari Kementerian Kehakiman)
Tahap 1: Pembuatan Akta Pendirian CV
1.
Akta Pendirian CV dibuat dan ditandatangani
oleh Notaris yang berwenang dan dibuat dalam bahasa Indonesia
2.
Persyaratan; Fotokopi KTP para pendiri
Perseroan
3.
Lama proses; 1-2 (satu-dua) hari kerja
Tahap 2: Surat Keterangan Domisili Perusahaan
1.
Permohonan surat keterangan domisili
perusahaan diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan
alamat kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat
perusahaan,
2.
Persyaratan lain yang dibutuhkan; Fotokopi
kontrak/sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha, surat keterangan
dari pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran/pertokoan,
fotokopi PBB-pajak bumi dan bangunan tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk
perusahaan yang berdomisili di RUKO/RUKAN
3.
Lama proses; 2 (dua) hari kerja setelah
permohonan diajukan.
Tahap 3: Nomor Pokok Wajib Pajak
1.
Permohonan pendaftaran wajib pajak badan
usaha diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan
domisili perusahaan untuk mendapatkan;
a. Kartu
NPWP
b. Surat
keterangan tedaftar sebagai wajib pajak
2.
Persyaratan;
a. Melampirkan
bukti PPN atas sewa gedung
b. Melampirkan
bukti pelunasan PBB-pajak bumi banguan
c. Melampirkan
bukti kepemilikan atau bukti sewa/kontrak tempat usaha
3.
Lama proses; 2-3 (dua-tiga) hari kerja
setelah permohonan diajukan
Tahap 4: Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(SP-PKP)
1. Permohonan
untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak diajukan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak sesuai dengan NPWP yang telah diterbitkan.
2. Persyaratan;
a. Melampirkan
bukti PPN atas sewa gedung
b. Melampirkan
bukti pelunasan PBB-pajak bumi banguan
c. Melampirkan
bukti kepemilikan atau bukti sewa/kontrak tempat usaha
3. Lama
Proses; 3-5 (tiga-lima) hari kerja setelah permohonan diajukan
Tahap 5: Pendaftaran ke Pengadilan Negeri
1.
Permohonan ini diajukan kepada Kantor
Pengadilan Negeri setempat sesuai tempat dan kedudukan perusahaan berada.
2.
Persyaratan lain yang dibutuhkan;
a. Melampirkan
NPWP
b. Salinan
akta pendirian CV
3.
Lama proses; 1 (satu) setelah permohonan
diajukan
Tahap 6: Surat Izin Usaha Perdagangan
1.
Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas
Perdagangan Kota/Kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil, atau Dinas
Perdagangan Propinsi untuk SIUP besar sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan
berada.
2.
Persyaratan lain yang dibutuhkan;
a. SITU/HO
untuk jenis kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan adanya SITU
berdasarkan Undang-Undang Gangguan
b. Photo
direktur utama/pimpinan perusahaan (3x4) sebanyak 2 (dua) lembar
3.
Lama Proses; 14 (empat belas) hari kerja
untuk SIUP Menengah/Kecil dan 30 (tigapuluh) hari kerja untuk SIUP besar.
Tahap 7: Tanda Daftar Perusahaan
1. Permohonan
pendaftaran diajukan kepada Pendaftaran Perusahaan yang berada di
Kota/Kabupaten cq. Dinas Perdagangan.
2. Bagi
perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat Tanda Daftar
Perusahaan sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib
Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
3. Lama
Proses; 14 (empatbelas) hari kerja setelah permohonan diajukan
Contoh
Dokumen Legal Untuk Pendirian Perusahaan
·
Surat izin
usaha perdagangan
seperti yang kita kenal dengan singkatan SIUP yaitu surat izin untuk
bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh
orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Surat Izin Usaha
Perdaganganini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha
perdagangan yang Anda lakukan. Surat Izin Usaha Perdagangan di keluarkan
oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun
pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Surat Izin Usaha Perdagangan tidak
hanya di butuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha
kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan
pengesahan dari pihak pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadi masalah
yang dapat mengganggu perkembangan usaha di kemudian hari.
Berikut tahapan dan persyaratan untuk mendapatkan SIUP :
1. Pemilik atau pelaku usaha mengurus
sendiri atau melalui kuasa yang dikuasakan ke kantor Dinas Perindustrian dan
Perdagangan setempat untuk mengurus perizinan.
2. Mengambil formulir pendaftaran,
mengisi formulir SIUP / PDP bermaterai Rp 6.000 yang ditandatangani oleh
pemilik usaha. Kemudian formulir yang sudah diisi kemudian di fotocopy sebanyak
dua rangkap, yang dilengkapi dengan syarat – syarat berikut :
a. Fotocopy akte pendirian usaha
atau badan hukum sebanyak 3 lembar
b. Fotocopy KTP ( Kartu Tanda Penduduk )
sebanyak 3 lembar
c. Fotocopy NPWP ( No Pokok Wajib Pajak
) sebanyak 3 lembar
d. Fotocopy ijin gangguan atau HO
sebanyak 3 lembar
e. Neraca perusahaan sebanyak 3 lembar
f. Gambar denah lokasi tempat usaha
3. Untuk biaya pembuatan Surat Izin
Usaha Perdagangan ditentukan oleh masing masing daerah melalui peraturan daerah
masing – masing. Karena itu di tiap daerah tarif yang di tentukan berbeda –
beda.

Cara
Mendapatkan Proyek TI Melalui Tender
Hal
yang harus disiapkan adalah harus terlebih dahulu CV perusahaan yang ingin
mengikuti tender karena peraturan pemerintah mensyaratkan peserta tender harus
berbentuk badan hukum dan bukan perorangan. Mensiapkan berbagai macam
dokumen syarat tender, serperti nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat izin
perusaha perdagangan (SIUP), surat keterangan domisili perusahaan (SKDP) dan
dokumen lainnya yang menjadi syarat tertentu pada pengumuman
lelang. Mencari sebanyak banyaknya info tentang tender yang ingin diikuti
biasanya terdapat di koran, website, atau LPSE yang berfungsi sebagai lembaga
pengadaan lelang secara elektronik dimasing-masing wilayah kabupaten atau kota
di indonesia, informasi tender juga bisa di dapatkan dari panitia lelang yang
mengadakan lelang.
Beberapa strategi yang
dapat dilakukan saat mengikuti tender yang bagus antara lain:
1. Harus
mengetahui dan menyelidiki harga peserta tender lainya yang menjadi pesaing
kita dalam memenangkan lelang proyek
2. Mengurangi
harga penawaran dengan cara membuat metode kerja yang cocok untuk digunakan,
efisien serta efektif sehingga didapatkan harga`penawaran yang lebih murah
namun tetap menghasilkan pekerjaan dengan kualitas maksimal.
3. Mencari
dan menjalin hubungan baik dengan penyedia atau supplier material serta
peralatan kerja yang baik dan professional dibidangnya sehingga didapatkan
produk dengan harga murah dan berkualitas.
4. Mencari,
merangkul dan mempunyai tenaga kerja professional untuk estimator perkiraan
harga tender dan tenag kerja yang bagus untuk melaksanakan proyek, berbagai
upaya harus dilakukan sehingga semua tenaga kerja dapat bekerja dengan semangat
dan maksimal.
5. Menghitung
dan mengatur cash flow proyek sedemikian rupa dengan berbagai tips dan inovasi
yang mungkin dilakukan sehingga biaya-biaya yang timbul dapat diminimalisasi,
pekerjaan dapat berjalan lancar serta target laba dapat tercapai.
6. Mempunyai
pengalaman yang cukup sehingga dapat menghitung harga tender dengan biaya
sebesar mungkin namun masih dalam batas kewajaran, harga tidak melebihi
perkiraan harga pemilik proyek serta harga tender yang diajukan adalah termurah
dari seluruh peserta tender proyek.
7. Perhitungan
harga juga harus dilakukan antisipasi perubahan biaya proyek selama periode
tertentu selama pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan sehingga tidak
terpengaruh dengan berbagai kondisi yang mungkin terjadi seperti krisis moneter
atau gejolak politik.
8. Dan
berbagai tips tender lainya yang dapat dilakukan sebagai strategi untuk
memenangkan tender proyek
Sumber
:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar